 |
| Alber Fenanlampir |
Tak hanya Mantan Ketua Harian KONI Maluku August Kaya dan praktisi olahraga lokal Heygel Tengens yang mendengungkan seruan tersebut. Komponen masyarakat pemerhati olahraga juga menyerukan hal serupa.
’’Kami sangat merespons apa yang telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan KONI Maluku tanggal 21 Februari 2015 lalu yang melarang penggunaan wild card (jatah PB) ke PON 2016, sebab selama ini ada sejumlah pengprov yang keenakan menggunakan jatah PB ke PON hanya karena kedekatan dengan orang PB,’’ seru Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Dunia Olahraga Maluku (AMPDOM) Domi Alexander Latupeirissa kepada Berita Maluku melalui ponselnya, Rabu (11/3/2015).
Domi menegaskan proteksi KONI Maluku terhadap kebiasaan menggunakan wild card oleh sebagian pengprov cabor sudah final sehingga harus dilaksanakan sepenuhnya hati, tak sekadar isapan jempol belaka.
’’Pengalaman selama ini membuktikan ada person-person yang menggunakan kedekatan emosional dengan pengurus KONI Maluku untuk memberangkatkan nomor-nomor tertentu ke PON meski nomor-nomor tersebut tak lolos murni di babak kualifikasi PON. Ini yang harus diwanti-wanti pengurus KONI Maluku saat ini. Dan kami akan mengawal keputusan RAT KONI Maluku Tahun 2015 menyangkut pelarangan penggunaan wild card ke PON 2016,’’ tegasnya.
AMPDOM, lanjut Domi, sangat mengapresiasi pernyataan Wakil Ketua Umum II KONI Maluku Albertus Fenanlampir yang melarang penggunaan wild card sebagai wujud pelaksanaan program Maluku Prestasi di mana cabor yang dikirim ke PON 2016 harus minimal meraih medali perunggu.
’’Tentunya apa yang kami utarakan ini bukan karena sentimen terhadap orang per orang, tetapi merupakan komitmen moril kami untuk mengawal proses pembinaan dan pencapain prestasi olahraga di Maluku. Apalagi ini menyangkut penggunaan anggaran daerah yang semestinya profesional dan proporsional sehingga kontingen Maluku tidak disinonimkan sebagai kontingen bajalang baronda kasih habis uang daerah,’’ ingatnya. (bm12/bm01)
0 komentar:
Posting Komentar