’’Saya mendukung sekali kalau Rapat Anggota Tahunan KONI Maluku (21 Februari 2015) telah memutuskan untuk melarang penggunaan wild card ke PON 2016, sebab selama ini karena kedekatan dengan orang PB, pengurus cabor tertentu dapat ke PON walau tak lolos murni di babak kualifikasi PON,’’ ungkap Tengens langsung dari Jakarta, Selasa (10/3/2015) malam.
Diakui Tengens, sebenarnya KONI Maluku agak terlambat melarang cabor menggunakan wild card ke PON 2016.
’’Yang saya tahu, usulan pelarangan ini pernah dilayangkan pak August Kaya (mantan Ketua Harian KONI Maluku) pada Musprov KONI Maluku tahun 2008, tapi ternyata tidak ditindaklanjuti pengurus KONI Maluku saat itu. Tapi, kalau sekarang baru diterapkan ya syukurlah karena selama ini kontingen PON Maluku tak lebih dari kontingen ronda-ronda (jalan-jalan). Jumlah atletnya lebih sedikit dari jumlah ofisial. Itu belum termasuk pacar, tunangan, istri, suami, anak-anak dan teman-teman dari ofisial dan pengurus KONI Maluku yang dibawa serta dengan menggunakan anggaran daerah,’’ mirisnya.
Tengens menjelaskan saat ini banyak pengprov cabor yang tidak pernah melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet, tapi tetap memaksakan diri ke PON dengan jatah PB atau wild card. Penggunaan wild card, lanjut dia, dapat ditoleransi ketika kondisi Maluku masih belum pulih seperti pada kurun 2004 silam.
’’Sekarang kan Maluku sudah aman. Kalau ma uterus pakai wild card, berarti pengurus cabor keenakan’’. Tengens menimpali.
’’Jadi sudah saatnya kebiasan lama yang buruk dan malas itu ditinggalkan. Namun, itu juga terpulang komitmen pengurus KONI Maluku sendiri. Kalau KONI Maluku membiarkan, pasti sifat-sifat malas ini dipelihara dan dibiarkan berlangsung tanpa penindakan tegas’’. (bm12)
0 komentar:
Posting Komentar